Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Cina antara Partai Komunis Cina danKuomintang berakhir
pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Cina Daratan dan
Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai
di Fujian.
Pada1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan
Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.
Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan
rakyat Cina miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing
yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan
kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade
terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan
pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup
rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan
Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap
statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan
kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri
dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Cina,
khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka
pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang
ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya
jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya
Cina. Lompatan Jauh ke Depan,
pada khususnya, mendahului periodekelaparan yang besar di Cina yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya,
mengakibatkan kematian 45 juta orang[14]; kebanyakan analis Barat dan Cina mengatakan ini
disebabkanLompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini
disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau
berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis
lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an,
Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Cina. Kongres Rakyat Nasional
melantik Liu Shaoqi sebagai
pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi
sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan
lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan,
yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Cina kala itu)
sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk
mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu,
namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung
dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya
dari masyarakat Cina. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di
bawah kepemimpinan Zhou Enlai di
mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian
Mao, Deng Xiaoping berhasil
memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara,
ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap
(dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari
rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasiskan
pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas
menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan
bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor,
terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana
sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari
populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan
pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase
baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih
luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat
miskin di Cina dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa
proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang
meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah
memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya
bahwa budaya Cina telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah,
dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah
mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang
dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan
gerakan separatis di Tibet.
Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil
penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam
sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak
mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik
– umumnya minoritas dari rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri,
penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak
Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang
dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut
mengakibatkan terciptanya sebuahnegara polisi, yang
menimbulkan rasa takut.
Cina mengadopsi konstitusi yang
kini digunakan pada 4 Desember 1982.
Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunis karena
ia memang merupakan negara komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu. Secara
resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai
negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis
pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab
masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah
oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat
dengan pengaruh Kong Hu Cu.
Setelah tahun 1911 pula, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang
dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis Cina.
Rezim PRC sering
dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis.
Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis.
Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis.
Memang, negara Cina semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas.
Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah
menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan
sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis Cina (CCP). Walaupun terdapat
sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, sepertipemilu yang sekarang diadakan di peringkat
kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa
ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan
jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk
mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang
sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan
tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak
berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRC secara
berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya
terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989.
Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial
dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRC
juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka
terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat.
Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali,
demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu
Jintao yang ingin memopulerkan gambaran konservatif, meningkatkan pengawalan
pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York
Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat
harian-harian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang
sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara
Timur.
Popularitas PKC di kalangan rakyat sukar diukur, karena
tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Cina ditanya secara
sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang.
Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan
mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun.
Antara masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial di
antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi
pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRC, walaupun
mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKC. PKC
mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang
dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Cina (CPPCC) yang dipertimbangkan RRC. Cara
ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini
secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar
kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP,
walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina
Tidak ada komentar:
Posting Komentar