Sabtu, 15 Februari 2014

CHINA, Si Komunis (part 2)

A.    Demografi
Secara resmi RRC memandang dirinya sendiri sebagai bangsa multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93% populasi; bagaimanapun merupakan mayoritas dalam hanya hampir setengah daerah Cina. Penduduk bangsa Han sendiri heterogen, dan bisa dianggap sebagai kumpulan pelbagai etnik yang mengamalkan budaya dan bercakap bahasa yang sama. Kebanyakan suku Han bertutur macam-macam bahasa Cina yang diucapkan, yang bisa dilihat sebagai 1 bahasa atau keluarga bahasa. Subdivisi terbesar bahasa Cina yang diucapkan ialah bahasa Mandarin, dengan lebih banyak pembicara daripada bahasa lainnya di dunia. Versi standar Mandarin yang didasarkan pada dialek Beijing, dikenal sebagai Putonghua, diajarkan di sekolah dan digunakan sebagai bahasa resmi di seluruh negara.
Revolusi Komunis di negara ini sejak tahun 1949 meninggalkan kesan yang besar yaitu hampir 59% penduduknya (lebih kurang 767 juta orang) menjadi Ateis atau tidak percaya Tuhan. Namun lebih kurang 33% dari mereka percaya kepada kepercayaan tradisi atau gabungan kepercayaan Buddha dan Taoisme. Penganut agama terbesar di negara ini ialah Buddha Mahayana yang berjumlah 100 juta orang. Di samping itu, Buddha Therawada dan Buddha Tibet juga diamalkan oleh golongan minoritas etnis di perbatasan barat laut negara ini. Selain itu diperkirakan terdapat 18 juta penduduk Islam (kebanyakan Sunni) dan 14 juta Kristen (4 juta Katolik dan 10 juta Protestan) di negara ini.
B.      Pemerintahan
Dalam pemikiran Cina tradisional, jika pemerintah baru bertahan dalam kekuatannya, ia harus dapat membuktikan amanat dari surga untuk menjadi kaisar baru. Menurut filsuf dari orang-orang Tao, dulunya dinasti hanya dapat dibuktikan jika memiliki “mandat dari surga”, dan juga dipercaya dimana mandat dari dinasti tertentu telah dikeluarkan, hal tersebut akan mengalah pada pemberontak atau pemberontak istana. Di dalam pemikiran tradisional orang-orang Cina, kerajaan yang sesungguhnya hanya ada di surga, tetapi tetap yang melaksananakannya adalah orang-orang di dunia. Efek dari filosofi politik orang-orang Tao adalah sederhana dan praktis: setiap orang boleh mencoba keberuntungannya dengan pemberontakan jika dia sangat mengharapkannya. Apabila pemberontakannya gagal, kemudian yang membuat suatu percobaan dengan jelas tidak memiliki “mandat dari surga” dan biasanya mereka dieksekusi. Bagaimanapun, seorang pemberontak yang berhasil diambil sebagai bukti bahwa mandat dari surga benar-benar ada. Hal ini semata-mata hanyalah nyanyian kesuksesan saja. Setiap orang dapat menjadi seorang kaisar sepanjang ia dapat mengumpulkan kekuatannya.
Bagi Cina, the family was the state in miniature, the state the family writ large. Itu sebabnya Max Weber menyebut Cina sebagai “familistic state”. Penulis melihat bahwa dinasti Han yang lebih setia pada ajaran Konfusius. Menurut penulis artikel ini, akibat dari paham keluarga Cina yang ditafsirkan secara berbeda (salah) dengan apa yang dianjurkan oleh Konfuisus tentang sistem keluarga 3 generasi, Cina pernah mengalami krisis karena memberlakukan sistem three tyrannies (ruler, the father, and the husband). Three Tyrannies kemudian berkembang menjadi the three bonds (dalam bahasa Cina, sangang). The three bonds terdiri dari: relasi rulers-ministers; fathers-sons; and husbands-wifes. Tetapi rupanya paham ini berkembang lagi menjadi the three accordances atau three services: minister melayani ruler, anak melayani bapaknya, dan istri melayani suaminya (jadi tidak resiprokal, hanya pelayanan searah saja!). para pengagum three services, menganggap ini sumber dari segala keteratutan. Secara defacto, Paham three services masih sejalan dengan sistem tradisional Cina yang menekankan filial obligation dan filial piety.
Sistem three services tidak bersifat resiprokal sebagaimana yang diajarkan oleh Mencius (salah seorang murid Konfuisus). Mencius mengatakan: jika seorang pangeran merawat para pembantunya seperti tangan dan kakinya, mereka (para pembantunya) akan merawat pangeran itu seperti perut dan hati mereka. Jika pangeran merawat para pembantunya seperti kuda dan anjingnya, mereka akan merawatnya seperti seorang yang gila. Dan, jika seorang pangeran melihat para pembantunya seperti lumpur dan rerumputan, mereka juga akan melihat pangeran itu seperti seorang lawan.
Menurut Mencius, Konfusius mengajarkan bahwa keteraturan sosio-politik terjadi ketika ruler berkelakuan seperti ruler, minister berkelakuan seperti minister, dan father berkelakukan seperti father dan son berkelakukan seperti son; menurut Konfusius, hal ini yang ia sebut sebagai sumber knowledge, etika. Konfusian dari suku Han melihat bahwa Yin-Yang mengandung sistem resiprokal. Yin diidentikkan dengan minister, son and wife sedangkan Yang diidentikkan dengan ruler, father, husband. Oleh karena itu, three bonds bagi suku Han harus dilihat seperti relasi Yin-Yang.
Melihat uraian di atas, jelas bahwa Konfusius menolak sistem otoriter. Konfusius memberi tekanan pada saling adanya relasi secara etika dan bukan pada control kekuasaan yang otoriter. Seorang murid Konfusius, Xunzi mengatakan bahwa jika setiap orang bersikap hormat, tertib, tanpa cela, menghargai orang lain, saat itulah terjadi bahwa setiap orang bersaudara. Dalam sistem reciprocity, sistem absolut tidak berlaku. Karena dalam sistem reciprocity yang ditekankan adalah fleksibilitas, keutamaan (virtue). Dan, kekuatan relasi yang cocok dalam KBE tidak terletak dalam sistem kekuasaan absolut (husband, father, and ruler) melainkan pada authority yang membangun pengetahuan etika.
C.     Bentuk pemerintahan
Sistem pemerintahan yang digunakan ketika keakaisan Cina kuno masih berkuasa adalah sistem pemerintahan yang sentralistik. Sistem sentralistik ini bisa disetarakan dengan sikap absolutisme monarki. Sehingga dalam pelaksananany timbullah istilah “semua tanah adalah tanah raja dan semua orang adalah milik raja”.
Dalam pelaksanan pemerintahn raja juga membagi tugas-tugas bawahan. Pada masa kekaisaran kaisar terdapat enam orang bawahan. Enam orang bawahan inilah yang akan melaksanakan perintah raja. Enam orang itu memiliki tugas: menteri surga, pembuat kebijakan; menteri bumi, menteri berkenaan dengan pendidikan; menteri musim semi, menteri berkenaan dengan pengadilan agama; menteri musim panas, meneteri berkenaan dengan administrasi keseharian; menteri menteri musim gugur, menteri berkenan dengan penjatuhan hukuman; menteri musim dingin, menteri yang berkenaan dengan logistik negara, termasuk pembiayaan proyek besar. Tiap menteri memiliki staff ratusan dari bagian-bagian. Kaisar jug amengontrol enam kekuatan militer, setiap regional memiliki tiga, dua atu satu yang disesuaikan dengan wilayah.
D.     Ekonomi
Ekonomi Cina dibangun berdasarkan ekonomi agrarian. Ekonomi agrarioa yang memiliki system feodalistik. Sistem bahwa penguasaan tanah memiliki peranan penting.
Pentingnya pertanian bagi Cina telah membawa perubahan pada sisitem teknologi pertanian juga. Sisitem pertanian yang diterapkan Cina pada waktu itu telah mengenal adanya sistem irigasi, rotasi tanaman pertanian, dan penggunaan hewan sebagai alat pertanian.
Cina juga tidak tergantung pada pertanian saja, namun telah mengembangkan hasil peternakan. Peternakan yang berkemabng dicina meliputi peternakan domba, kambing dan sapi. Selain adanya binatang ternak setiap penduduk juga memilki hewan untuk dipelihara, seperti lembu janta, babi dan ayam. Perekonomian Cina juag dibantu dengan adanya perburuan yang dilakukan penduduk.
Tidak hanya pertanian, Cina juga mengembangkan sistem perdagangan dengan dunia luar. Cina telah menjalin hubungan dagang pertama kali dengan melakuakn transaksi di sekitar Cina bagian utara dan laut Cina selatan. Perdagang yang dilakuakn berupa perdagangan besi, timah, cangkang penyu, dan produk kerajinan tangan. Dengan adanya perdagangan maka terjadilah pekembangan teknologi peleburan besi, munculnya kota-kota dagang, dan penggunaan uang.
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Cina antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Cina Daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.
Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Cina miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Cina, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Cina. Lompatan Jauh ke Depan, pada khusunya, mendahului periode kelaparan yang besar di Cina yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 20-30 juta orang; kebanyakan analis Barat dan Cina mengatakan ini disebabkan Lompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Cina. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Cina kala itu) sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Cina. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Cina dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Cina telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
E.      Pemikiran Mao Tse-tung saat Memimpin Cina
Dalam pleno ke-10 Committee Central Partai Komunis Cina (Chung Kang Tang), Mao mengatakan, “Untuk menjatuhkan kekuatan politik, selalu mutlak perlu pertama-tama menciptakan pendapat umum (yang menguntungkan), dan menjalankan pekerjaan (persiapan) di bidang ideology.”  Dari apa yang dikatakannya ini, Mao terlihat mengedepankan persoalan ideologi guna menanamkan pengaruh politiknya. Mao memang seorang pemikir politik Cina yang serba lengkap, setidaknya menurut pendapat Dick Wilson dalam bukunya Mao Tse-tung in the Scales of History yang mennyebut Mao sebagai ahli filsafat, ideolog Marxis, pemimpin politik, ahli militer, guru, ahli ekonomi, patriot, negarawan, the Chinese (orang Cina), dan pembaharu. Sebutan yang ditimpakan kepada Mao ini mengindikasikan bahwa Mao memiliki kekuatan di dalam pemikiran atau ide, yang dalam ini coba ia terapkan di dalam kehidupan bernegara Cina.
Cina pada saat Mao selaku pemimpin partai Komunis memegang tampuk pemerintahan sesudah melalui pertempuran sengit selama tiga puluh delapan tahun, hampir sebuah Cina yang sudah tercabik-cabik, compang-camping, miskin papa dan tradisional dan terbelakang dan buta huruf, sehingga tampaknya karier gelap membayangi Mao dengan pelbagai rupa rintangan dan jalan akhir yang buntu. Tetapi, kenyataan berlawanan dengan itu, karena berkat pengaruhnya yang luar biasa besar pada massa, kesemua kekurangan itu bukannya akhir melainkan justru awal dari karier kepemimpinannya, karena pada saat wafatnya tahun 1976 praktis Mao sudah merombak total seluruh Cina. Salah satu segi perombakan secara umum adalah modernisasi negeri, khususnya industrialisasi, peningkatan taraf pendidikan yang luar biasa cepat serta perbaikan tingkat kesehatan rakyat yang menggemparkan. Perubahan ini betapapun pentingnya bukan jadi alasan menempatkan Mao dalam kedudukan yang penting karena negeri lain pun saat itu melakukan hal serupa.
Cina di masa Mao merupakan negara komunis yang agresif dengan sistem politik yang sangat otoriter. Artinya, kebijakan-kebijakan Cina banyak lahir dengan Mao sebagai faktor penentunya. Keagresivan Cina terlihat ketika Cina selalu berusaha mengintervensi kehidupan negara lain di sekitarnya.
Contohnya adalah ketika Cina menganeksasi Mongolia dan Tibet untuk masuk ke dalam wilayahnya. Penganeksasian ini dapat dimaklumi sebagai usaha Mao untuk mewujudkan pemikirannya. Mao Tse-tung saat itu membagi dunia menjadi empat lingkaran, dalam mana pemikiran tersebut didasarkan pada konsepsi tradisional Cina, berupa:
Lingkaran pertama terdiri dari wilayah Cina, termasuk Tibet dan Mongolia.
Lingkaran kedua terdiri dari negara-negara di perbatasannya yang dahulu menjadi tributaries Cina, termasuk Korea dan Vietnam Utara.
Lingkaran ketiga terdiri dari Jepang, yang telah mengambil alih budaya Cina sewaktu Dinasti Tang.
Lingkaran keempat terdiri dari sisa dunia lainnya.
Pemikiran Mao banyak bercirikan aspek-aspek ideologis, yang berarti setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Cina selalu mengacu kepada idelogi komunis yang dianutnya. Cina di masa Mao beroposisi secara radikal dengan Barat, dalam mana perilaku seperti ini banyak ditentukan oleh tesis dasar komunis yaitu anti terhadap kapitalisme.
F.      Pemikiran Deng Xiao-ping
Pemikiran politik yang ditawarkan oleh Deng Xiao-ping justru bertolak belakang dengan pemikiran Mao. Untuk masalah ideologi, Cina di masa Deng tetap menganut komunisme, namun dalam sisi praksisnya ideologi tersebut diterjemahkan secara fleksibel. Variabel utama yang dijadikan pertimbangan oleh deng dalam menafsirkan ajaran komunis tersebut adalah kepentingan ekonomi.
Deng dalam memimpin Cina banyak menggunakan aspek-aspek realis-pragmatis, artinya keputusan banyak disandarkan pada situasi apa yang tengah berlangsung ketika keputusan tersebut dibuat.
Sejak meninggalnya Mao Tse-tung pada tanggal 9 September 1976, Cina mengalami perubahan-perubahan yang fundamental. Para pemimpin yang berkuasa di Cina menetapkan program empat modernisasi, yaitu modernisasi di bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta militer sebagai landasan strategi baru.

Tetapi pelaksanaan program modernisasi ini mengalami banyak hambatan, karena infrastruktur ekonomi Cina sudah banyak ketinggalan dan Cina kini kekurangan tenaga yang terdidik dan terlatih akibat gejolak-gejolak yang timbul sehubungan dengan program Mao tahun 1958 dan revolusi kebudayaan tahun 1966-1976. Pembangunan ekonomi dijadikan oleh Deng sebagai kepentingan nasional Cina yang paling utama dan tampaknya mengatasi ideologi itu sendiri.
Hal ini tampak ketika pada tahun 1985, Deng memberlakukan Land Reform. Apa artinya? Kebijakan Deng tersebut sangat bertentangan dengan tesis awal Marxisme-Leninisme bahwa tanah seharusnya dikuasasi seluruhnya oleh negara. Dengan kata lain, Deng dapat dikatakan sebagai “pengkhianat” atas ideologi komunis itu sendiri, karena dengan pemberlakuan Land Reform tersebut, maka kepemilikan tanah dapat diberikan kepada individu-individu.
Sisi realis pragmatis Deng di lain saat terlihat ketika Cina bersedia membuka pasar pada awal 1990-an untuk kemudian menjadi anggota WTO. Prinsip-prinsip idelogi perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan oleh Cina pada periode Deng Xiao-ping ini untuk kemudian digantikan dengan prinsip berlatarkan kepentingan ekonomi yang berdimensi pragmatis.
G.    Simpulan
Pada dasarnya Negara Cina adalah Negara komunis yang dalam system pemerintahan dan perekonomiannya menggunakan komunisme. Namun pada prakteknya, seiring berjalannya waktu dan pergantian kepala pemerintahannya Kebijakan yang diambil oleh Cina lebih banyak didasarkan pada kepentingan apa yang diperlukan pada saat itu.
Cina di masa Mao merupakan negara komunis yang agresif dengan sistem politik yang sangat otoriter. Artinya, kebijakan-kebijakan Cina banyak lahir dengan Mao sebagai faktor penentunya. Keagresivan Cina terlihat ketika Cina selalu berusaha mengintervensi kehidupan negara lain di sekitarnya.
Deng dalam memimpin Cina banyak menggunakan aspek-aspek realis-pragmatis, artinya keputusan banyak disandarkan pada situasi apa yang tengah berlangsung ketika keputusan tersebut dibuat.
Pemikiran politik yang ditawarkan oleh Deng Xiao-ping justru bertolak belakang dengan pemikiran Mao. Untuk masalah ideologi, Cina di masa Deng tetap menganut komunisme, namun dalam sisi praksisnya ideologi tersebut diterjemahkan secara fleksibel. Variabel utama yang dijadikan pertimbangan oleh deng dalam menafsirkan ajaran komunis tersebut adalah kepentingan ekonomi.
Cina di era Mao cenderung mengedepankan unsur-unsur revolusioner berupa sikap agresif dan cenderung anti barat. Sedangkan di masa Deng, Cina cenderung akomodatif dan berkooperatif dengan negara sekitarnya. Hal ini banyak ditentukan oleh persepsi (pemikiran politik) Deng tentang kepentingan nasional Cina itu sendiri.

Sumber :

CHINA, Si Komunis (part 1)

Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Cina antara Partai Komunis Cina danKuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Cina Daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.
Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Cina miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Cina, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Cina. Lompatan Jauh ke Depan, pada khususnya, mendahului periodekelaparan yang besar di Cina yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 45 juta orang[14]; kebanyakan analis Barat dan Cina mengatakan ini disebabkanLompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Cina. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Cina kala itu) sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Cina. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Cina dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Cina telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuahnegara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
Cina mengadopsi konstitusi yang kini digunakan pada 4 Desember 1982.
Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu.
Setelah tahun 1911 pula, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis Cina.
Rezim PRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Cina semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis Cina (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, sepertipemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRC secara berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRC juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu Jintao yang ingin memopulerkan gambaran konservatif, meningkatkan pengawalan pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat harian-harian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara Timur.
Popularitas PKC di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Cina ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRC, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKC. PKC mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Cina (CPPCC) yang dipertimbangkan RRC. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.



Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina

KOMUNISME

KOMUNISME
System Komunisme, menurut teori, dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, di mana semua orang menikmati status social dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.
System politik di Negara komunis dicirikan oleh pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilihan umum yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abadke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.
 Ide dasar

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”.
Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar (lihatThe Holy Family), namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro.

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Secara umum komunisme berlandasan pada teori Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis oleh karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan mitos, takhayul dan agama dengan demikian tidak ada pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa “agama dianggap candu” yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).
 Komunis Internasional

Komunis internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos. Komunis internasional adalah teori yang disebutkan oleh Karl Marxis.
Maoisme
Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.

Indonesia dan komunisme

Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

Komunisme di Indonesia memiliki sejarah yang kelam, kelahirannya di Indonesia tak jauh dengan hadirnya para orang-orang buangan dari Belanda ke Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa jebolannya yang beraliran kiri. Mereka di antaranya Sneevliet, Bregsma, dan Tan Malaka (yang terahir masuk setelah SI Semarang sudah terbentuk). Alasan kaum pribumi yang mengikuti aliran tersebut dikarenakan tindakan-tindakannya yang melawan kaum kapitalis dan pemerintahan, selain itu iming-iming propaganda PKI juga menarik perhatian mereka. Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa. saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi pun ikut di dalamnya. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang. Komunisme Indonesia mulai aktif di Semarang, atau sering disebut dengan Kota Merah setelah menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhaluan kiri ke dalam SI (Sarekat Islam) menjadikan komunis sebagian cabangnya karena hak otonomi yang diciptakan Pemerintah Hindia Belanda atas organisasi lepas menjadi salah satu ancaman bagi pemerintah. ISDV menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa. Konflik dengan SI pusat di Yogyakarta membuat personil organisasi ini keluar dari keanggotaan SI, setelah disiplin partai atas usulan Haji Agus Salim disahkan oleh pusat SI. Namun ISDV yang berganti nama menjadi PKI semakin kuat saja dan di antara pemimpin mereka dibuang keluar Hindia Belanda. Kehancuran PKI fase awal ini bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju karena komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikannya. Namun para tokoh PKI tidak mau menggubris usulan itu kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1926-1927 yang berakhir dengan kehancuran PKI dengan mudah oleh pemerintah Hindia Belanda. Para tokoh PKI menganggap kegagalan itu karena Tan Malaka mencoba menghentikan pemberontakan dan memengaruhi cabang PKI untuk melakukannya.
Gerakan PKI lahir pula pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Sovyet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan kepercayaannya yang murni komunisme. Disana ia juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit. Musso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun. Disana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin yang tidak jelas ideologinya. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ini adalah konflik intern antarmiliter Indonesia pada waktu itu.
Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, dimana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Permusuhan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah dimana tingkat anarkisme banyak terjadi antara tuan tanah dan para kaum rendahan. Namun Soekarno menjurus ke kiri dan menganak-emaskan PKI. Akhirnya konflik dimana-mana terjadi. Ada suatu teori bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Yakni PKI yang mengusulkan Angkatan Perang Ke 5 (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian) dan isu penyergapan TNI atas Presiden Soekarno saat ulang tahun TNI. Munculah kecurigaan antara satu dengan yang lain. Akhirnya dipercaya menjadi sebuah insiden yang sering dinamakan Gerakan 30 September.

Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis andai saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan setelah terjadinya kudeta dan peng-kambing hitaman komunisme sebagai dalang terjadinya insiden yang dianggap pemberontakan pada tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Gerakan 30 September. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta jiwa manusia dibunuh di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara Indonesia. Para tertuduh yang tertangkap kebanyakan tidak diadili dan langsung dihukum. Setelah mereka keluar dari ruang hukuman mereka, baik di Pulau Buru atau di penjara, mereka tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks Tapol.
Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok komunis, marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.
Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negeri Indonesia cenderung lebih condong ke Blok Timur (Blok Komunis). Mengapa seperti itu? Karena Indonesia lebih banyak melakukan kerja sama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRC, maupun Korea Utara. Berikut ini adalah langkah-langkah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin: Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan, yaitu OLDEFO (Old Established Forces), dan NEFO (New Emerging Forces), Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia termasuk dalam Negara Blok Timur, Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.
Apakah Komunisme Telah Mati?

Banyak orang yang mengira komunisme ‘mati’ dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, yang diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya). Dan walaupun komunis sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di Nikaragua.

Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin melenyapkan kapitalisme selamanya. Saat ini di banyak negara, komunisme berubah menjadi bentuk yang baru. Baik itu Kiri Baru ataupun komunisme khas seperti di Kuba dan Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih ada di dalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa.


Sumber :
Buku Paket PKn kelas X SMA esis

Kamis, 21 Maret 2013

Random Post.__.



saya lagi pusing sama UAS, TPM, Try Out, dan segala jenisnya.____. kali ini saya mau ngepost something yang random, curhatan gueeehh~~

today, 21st March 2013

Ephita tadi tanya sama aku._. kok mas Jojo(panggilan buat Johan) setiap hari pake jaket? apa gak kepanasan?
>>> aku jawab, iya ya? kok gak kepanasan? padahal aku aja yang cuma pake seragam(yang kainnya aja nggak tebel2 amat) aja kepanasan ><

oh iya, mas Jojo punya temen, namanya tuuuttttt, nah mas Jojo ini setia kawan banget sama dia! aku sering lihat mas Jojo keluar kelas cuma buat nemenin temennya itu... padahal (menurut pengawasanku) dia jarang banget keluar kelas :/ hah, saking setianya sama temennya itu :)

aaahh~~ aku bingung mau curhat apa? tapi kayaknya blog ini bakal punya fungsi ganda.... buat posting2 artikel sama buat nampung curhantan non-sense gue :D

terus apa lagi yaa?????? aaaaaaaaa............................. saya mau fokus UN dulu! Ganbatte! Fighting! Hwaiting! Semangaaaaaaaaaaaaaaaaattttt!!! (9'0')9


regards

saski :)


credit : foto pohon oak pink nya saya dapet dari uncle google :D
"This life is mine, also this Bitter Sweet, but this Soul is Your. Now, Tomorrow, and Forever."